Penjajahan Intelektual Media Massa

Telah kita tau banyak media yang menyebarkan bebagai isu politik, entah itu dari segi kredibilitas capres tertentu maupun komitmen dari suatu partai politik. Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini disuguhi berbagai macam informasi politik yang beraneka ragam dari berbagai media, baik itu media elektronik maupun media cetak. Suatu hal yang begitu nyata dan tampak di depan mata kita yaitu mengenai pemberitaan media mengenai potik yang seakan akan membentuk dua poros yang berlawanan, saya tidak perlu menyebutkan secara gamblang media tersebut, yang jelas kawan-kawan pasti mengetahuinya.

Di tengah iklim dan suasana politik tanah air yang begitu nyata,  seharusnya media massa mengambil peran di tengah masyarakat sebagai penengah yang tidak memihak kepada salah satu calon tertentu. Media massa sudah sewajarnya bersifat netral, terlepas para pemilik media tersebut merupakan tokoh politik yang mendukung salah satu Capres tertentu. Masyarakat membutuhkan beritan dan informasi politik yang bersifat netral dan tidak mengarahkan mindset masyarakat agar membenci salah satu calon tertentu. Bagaimanapun juga setiap Capres dan Cawapres mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana media massai memberikan informasi politik yang mendidik bagi seluruh komponen bangsa.

Jika media massa di tanah air hanya menyebarkan isu politik serta pemberitaan yang bisa menimbulkan ebencian dan perpecahan di tenag masyarakat, maka secara tidak langsung mindset serta pemikiran masyarakat kita dijajah oleh media tersebut, atau bisa dikatakan hal tersebut termasuk penjajahan intelektual, artinya suatu jenis penajajahan yang bersifat halus dan tak kentara dimana media memanfaatkan posisinya untuk menggiring massa dengan memberikan informasi politik yang terkadang bersifat subjektif memihak salah satu calon. Bangsa ini membutuhkan media massa yang mempunyai idealisme luhur, artinya benar-benar berpatokan pada suatu nila-nilai kebaikan, bukan sebaliknya menjajah mental para generasi bangsa. Melihat segmentasi masyarakat indonsia yang tidak semuanya terdidik, seharusnya media massa lebih bijak dalam memberikan informasi politik, hal itu agar hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang bersifat netral dan objektif bisa terealisasi dengan baik. Msayarakat indonesia juga diharapkan lebih kritis dalam menghadapi fenomena media massa saat ini, karena bagaimanapun juga pemberitaan di media massa di tanah air ada kaitannya dengan unsur kepentingan dan politis.

Lantas mucul pertanyaan di benak kita, bagaimana seharusnya kita memyikapi penjajahan intelektual melalui media massa tersebut, jawabannya adalah pemerintah harus mempunyai ketegasan dalam mengeluarkan kebijakan mengenai berita politik seperti apa yang harusnya diberitakan dengan memperkuat UU mengenai pers nasional. pemerintah juga mempunyai kewenangan dalam mereduksi pemberitaan yang bisa menimbulkan kebencian seperti informasi yang sarat kaitannya dengan unsur finah dan saling menjelekkan, dan hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan dengan baik hingga saat ini. Alangkah baiknya jika media massa terutama televisi benar-benar mempunyai tujuan mulia untuk membangun bangsa dan negara, namun sampai saat ini tujuan mulia tersebut masih menjadi suatu mimpi seluruh komponen bangsa.

Masyarakat harus lebih hati-hati dan selektif dalam memilih media massa, karena jika salah dalam memilih media massa bisa menjadi bumerang bagi kehidupan seseorang yaitu semacam pembodohan politik yang dilakakuan media tersebut, padahal kita membutuhkan informasi yang jernih terlepas dari berbagai kepentingan. Masyarakat disarankan jangn mentah-mentah dalam menerima suatu informasi apalagi terbawa suatu isu politik, karena hal tersebut bisa menimbulkan disintegrasi sosial.

Harapan saya kedepannya adalah media massa tanah air lebih dewasa dan bijak dalam memeberikan informasi kepada masyarakat Indonesia sekaligus menjadi alat pemersatu bangsa, sehingga dengan begitu masyarakat bisa belajar berdemokrasi dengan baik, sehingga timbul budaya politik yang lebih beradab lagi.

Surabaya, 7 Juni 2014

Penulis : Muhammad Aufal Fresky  (Aktivis HmI Komisariat Ekonomi Airlangga)